Gejolak perekonomian dunia yang dipengaruhi kenaikan harga minyak bumi, pangan, dan masalah moneter yang berujung pada rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) diperkirakan dapat menekan pertumbuhan industri nasional hingga berkisar antara 5-5,5 persen.
"Bisa jadi (demikian)," kata Menteri Perindustrian Fahmi Idris, seusai penandatanganan nota kesepahaman Ditjen Industri Kecil Menengah (IKM) dengan Mitsubishi Corporation mengenai pembuatan situs bersama untuk promosi produk IKM di Jakarta, Senin.
Menurut Fahmi, kenaikan harga BBM akan menyebabkan pengusaha melakukan berbagai penyesuaian, termasuk biaya dan harga produknya, hingga tercapai keseimbangan baru.
"Dengan harga yang (baru) terbentuk, secara nasional kita melakukan revisi pertumbuhan ekonomi. Tentu saja sektor-sektor tertentu yang terkena pengaruh gejolak, harga minyak, pangan dan moneter juga menetapkan angka-angka pertumbuhan di masing-masing sub sektor," jelasnya.
Departemen Perindustrian sebelumnya menargetkan pertumbuhan industri nasional sebesar 7,4 persen. Namun target itu direvisi menjadi 6,5 persen dan pada April direvisi kembali menjadi enam persen. (*)
Selasa, 18 November 2008
Presiden Bertolak Menuju Jatim Untuk Memulai Safari Ramadhan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Rabu siang ini memulai Safari Ramadhan di Jawa Timur, dengan mengunjungi PT Industri Kereta Api (Inka) di Madiun.
Presiden bersama Ibu Ani Yudhoyono dan rombongan tiba di Pangkalan TNI AU Iswahyudi Madiun disambut penjabat Gubernur Jawa Timur, Setia Purwaka, dan langsung menuju PT Inka .
Di tempat tersebut, Presiden akan mendengarkan paparan Dirut PT Inka, Roos Diatmoko dan kemudian melakukan peninjauan pembuatan gerbong kereta api di perusahaan tersebut.
Pada sore hari, Presiden berencana mengunjungi Pondok Pesantren Modern Darussalam Desa Gontor, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo.
Bertempat di depan Masjid Jami Gontor, Presiden akan mengikuti acara buka puasa bersama dengan sekitar 25.000 undangan dan masyarakat.
Sebelum Presiden memberikan wejangan, pimpinan Pondok Modern Darussalam K.H Abdullah Syukri Zarkasyi akan menyampaikan sambutan.
Usai berbuka puasa dan shalat maghrib, Presiden akan melakukan shalat Tarawih bersama dipimpin imam pimpinan Pondok Darussalam Hasan Abdullah Sahal.
Selanjutnya pada Kamis pagi (11/9), setelah bermalam di Hotel Merdeka Madiun, Presiden melanjutkan Safari Ramadhannya untuk mengunjungi Dusun Piyak, Desa Sembung, Kabupaten Perak, dengan menggunakan kereta api luar biasa dari Stasiun Kereta Madiun.
Dalam perjalanan menuju Stasiun Sembung, Presiden akan berhenti sejenak di Stasiun Nganjuk untuk menyapa masyarakat sekitar stasiun.
Selanjutnya, setelah tiba di Stasiun Sembung, Presiden menuju Balai Desa Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, untuk berdialog dengan perajin yang terhimpun dalam sentra Industri Kecil Menengah (IKM) manik-manik kaca dan kelompok tani desa Gudo.
Kemudian pada pukul 11.30 WIB, Presiden dengan kereta api akan menuju Stasiun Gubeng, Surabaya, untuk kemudian menuju kantor PT Petrokimia Gresik.
Di tempat itu sekitar pukul 14.00 WIB, Presiden akan mendengarkan paparan Dirut Petrokimia, Arifin Tasrif dan meninjau perkembangan pabrik tersebut.
Setelah melakukan buka puasa bersama, shalat magrib di auditorium PT Petrokimia Gresik, Presiden akan menunaikan shalat Tarawih bersama di Masjid Sunan Giri Gresik.
Usai Tarawih, Presiden dan rombongan akan menuju Hotel Shangri-La, Surabaya, untuk bermalam dan kemudian pada Jumat (12/9) kembali ke Jakarta.
Safari Ramadhan ke Jatim ini merupakan pembuka rangkaian Safari Ramadhan ke kota-kota lainnya yang telah dijadwalkan, seperti Purwokerto, Tasikmalaya, dan Makassar.
Ikut dalam rombongan Presiden antara lain Menko Polhukam Widodo AS, Pelaksana Tugas Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mensesneg Hatta Rajasa, dan Menkominfo Muhammad Nuh. (*)
Presiden bersama Ibu Ani Yudhoyono dan rombongan tiba di Pangkalan TNI AU Iswahyudi Madiun disambut penjabat Gubernur Jawa Timur, Setia Purwaka, dan langsung menuju PT Inka .
Di tempat tersebut, Presiden akan mendengarkan paparan Dirut PT Inka, Roos Diatmoko dan kemudian melakukan peninjauan pembuatan gerbong kereta api di perusahaan tersebut.
Pada sore hari, Presiden berencana mengunjungi Pondok Pesantren Modern Darussalam Desa Gontor, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo.
Bertempat di depan Masjid Jami Gontor, Presiden akan mengikuti acara buka puasa bersama dengan sekitar 25.000 undangan dan masyarakat.
Sebelum Presiden memberikan wejangan, pimpinan Pondok Modern Darussalam K.H Abdullah Syukri Zarkasyi akan menyampaikan sambutan.
Usai berbuka puasa dan shalat maghrib, Presiden akan melakukan shalat Tarawih bersama dipimpin imam pimpinan Pondok Darussalam Hasan Abdullah Sahal.
Selanjutnya pada Kamis pagi (11/9), setelah bermalam di Hotel Merdeka Madiun, Presiden melanjutkan Safari Ramadhannya untuk mengunjungi Dusun Piyak, Desa Sembung, Kabupaten Perak, dengan menggunakan kereta api luar biasa dari Stasiun Kereta Madiun.
Dalam perjalanan menuju Stasiun Sembung, Presiden akan berhenti sejenak di Stasiun Nganjuk untuk menyapa masyarakat sekitar stasiun.
Selanjutnya, setelah tiba di Stasiun Sembung, Presiden menuju Balai Desa Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, untuk berdialog dengan perajin yang terhimpun dalam sentra Industri Kecil Menengah (IKM) manik-manik kaca dan kelompok tani desa Gudo.
Kemudian pada pukul 11.30 WIB, Presiden dengan kereta api akan menuju Stasiun Gubeng, Surabaya, untuk kemudian menuju kantor PT Petrokimia Gresik.
Di tempat itu sekitar pukul 14.00 WIB, Presiden akan mendengarkan paparan Dirut Petrokimia, Arifin Tasrif dan meninjau perkembangan pabrik tersebut.
Setelah melakukan buka puasa bersama, shalat magrib di auditorium PT Petrokimia Gresik, Presiden akan menunaikan shalat Tarawih bersama di Masjid Sunan Giri Gresik.
Usai Tarawih, Presiden dan rombongan akan menuju Hotel Shangri-La, Surabaya, untuk bermalam dan kemudian pada Jumat (12/9) kembali ke Jakarta.
Safari Ramadhan ke Jatim ini merupakan pembuka rangkaian Safari Ramadhan ke kota-kota lainnya yang telah dijadwalkan, seperti Purwokerto, Tasikmalaya, dan Makassar.
Ikut dalam rombongan Presiden antara lain Menko Polhukam Widodo AS, Pelaksana Tugas Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mensesneg Hatta Rajasa, dan Menkominfo Muhammad Nuh. (*)
Pemerintah Didesak Segera Naikkan Harga BBM Bersubsidi
Kalangan pengusaha mendesak pemerintah segera menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar anggaran negara tidak terbebani.
"(Harga BMM) Harus dinaikkan oleh pemerintah, apalagi ada perkiraan harga minyak bumi bisa naik sampai 140 dolar AS per barel. Tidak mungkin pemerintah bisa tahan menanggung subsidi," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofyan Wanandi, di Jakarta, Senin.
Menurut dia, tidak ada jalan lain bagi pemerintah selain menaikkan harga BBM karena dengan harga minyak dunia yang 100 dolar AS per barel saja porsi subsidi minyak dan BBM, listrik dan makanan sudah lebih dari 20-25 persen.
"Kalau harga minyak naik lagi, nanti subsidi pemerintah bisa mencapai Rp300 triliun, sedangkan APBN cuma Rp900 triliun, itu tidak bisa ditahan. Tidak ada jalan lain," jelasnya.
Penghematan anggaran dari subsidi, lanjut Sofyan, sebaiknya digunakan untuk menjalankan proyek infrastruktur yang menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyat sehingga daya beli masyakarat dapat dipertahankan.
"Lebih baik naikkan sekarang, semua tenang dan hitung berapa anggaran, kalau tidak kita bingung berapa mesti kita jual, biaya pokok kita berapa," tambahnya.
Wakil Ketua apindo, Djimanto mengatakan pengusaha meminta pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga produksi dapat dipertahankan. "Kami terjepit, daya beli masyarakat rendah karena pelemahan pertumbuhan ekonomi kita," ujarnya.
Naik 20 persen
Kalangan pengusaha mengusulkan kenaikan harga BBM antara 15-20 persen segera diberlakukan agar ada kepastian bagi dunia usaha untuk menghitung biaya produksi.
Djimanto mengusulkan kenaikan harga BBM 15 persen untuk harga minyak bumi 115 dolar AS per barel dilakukan secara bertahap.
"Misalnya, kalau mau menaikkan harga BBM 15 persen, maka selama tiga bulan dinaikkan bertahap sebesar lima persen," ujarnya.
Kenaikan secara bertahap akan membantu pengusaha dalam menyesuaikan perhitungan biaya produksi dan harga jual. Sedangkan Sofyan mengusulkan kenaikan harga hingga 20 persen dan dilakukan sekaligus agar tidak menimbulkan protes berkepanjangan di masyarakat.
"Kalau mau naikkan 20 persen pun kita terima dan secepat mungkin. Jangan menunggu lagi," ujar Sofyan
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak menunda kenaikan harga BBM hingga sesudah Pemilu seperti yang terjadi pada 2005, sehingga kenaikannya melampaui 100 persen.
"Kalau kenaikan harga BMM 20 persen, inflasi pasti naik sedikit 1 persen. Itu OK saja selama rakyat ada uang untuk membeli," katanya.
Pengaruh kenaikan harga minyak bumi, lanjut Sofyan, telah mempengaruhiIndustri Kecil Menengah (IKM) yang mulai mengurangi produksi dan merumahkan tenaga kerjanya.
"Kalau produksi tidak ada yang beli kita harus turunkan kapasitas produksi dan mungkin harus merumahkan sebagian pekerja, pengusaha kecil dan menengah sudah lakukan itu,"jelasnya.
Sofyan memperkirakan pengurangan produksi industri besar akan terjadi akhir tahun. "Saya dengar ada negosiasi pengurangan permintaan dan penurunan harga Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dari AS. Kapasitas produksinya pun sudah turun kira-kira 10 persen," ujarnya.
Pengaruh kenaikan harga BBM, lanjut dia, juga akan mempengaruhi perbankan akibat ketidakmampuan industri membayar pinjaman.
"Kita harus bicara dengan bank untuk restruktur kredit karena tidak bisa bayar bunga bank. Bank harus siap-siap nanti terjadi banyak Non Performing Loan," katanya. (*)
"(Harga BMM) Harus dinaikkan oleh pemerintah, apalagi ada perkiraan harga minyak bumi bisa naik sampai 140 dolar AS per barel. Tidak mungkin pemerintah bisa tahan menanggung subsidi," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofyan Wanandi, di Jakarta, Senin.
Menurut dia, tidak ada jalan lain bagi pemerintah selain menaikkan harga BBM karena dengan harga minyak dunia yang 100 dolar AS per barel saja porsi subsidi minyak dan BBM, listrik dan makanan sudah lebih dari 20-25 persen.
"Kalau harga minyak naik lagi, nanti subsidi pemerintah bisa mencapai Rp300 triliun, sedangkan APBN cuma Rp900 triliun, itu tidak bisa ditahan. Tidak ada jalan lain," jelasnya.
Penghematan anggaran dari subsidi, lanjut Sofyan, sebaiknya digunakan untuk menjalankan proyek infrastruktur yang menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyat sehingga daya beli masyakarat dapat dipertahankan.
"Lebih baik naikkan sekarang, semua tenang dan hitung berapa anggaran, kalau tidak kita bingung berapa mesti kita jual, biaya pokok kita berapa," tambahnya.
Wakil Ketua apindo, Djimanto mengatakan pengusaha meminta pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga produksi dapat dipertahankan. "Kami terjepit, daya beli masyarakat rendah karena pelemahan pertumbuhan ekonomi kita," ujarnya.
Naik 20 persen
Kalangan pengusaha mengusulkan kenaikan harga BBM antara 15-20 persen segera diberlakukan agar ada kepastian bagi dunia usaha untuk menghitung biaya produksi.
Djimanto mengusulkan kenaikan harga BBM 15 persen untuk harga minyak bumi 115 dolar AS per barel dilakukan secara bertahap.
"Misalnya, kalau mau menaikkan harga BBM 15 persen, maka selama tiga bulan dinaikkan bertahap sebesar lima persen," ujarnya.
Kenaikan secara bertahap akan membantu pengusaha dalam menyesuaikan perhitungan biaya produksi dan harga jual. Sedangkan Sofyan mengusulkan kenaikan harga hingga 20 persen dan dilakukan sekaligus agar tidak menimbulkan protes berkepanjangan di masyarakat.
"Kalau mau naikkan 20 persen pun kita terima dan secepat mungkin. Jangan menunggu lagi," ujar Sofyan
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak menunda kenaikan harga BBM hingga sesudah Pemilu seperti yang terjadi pada 2005, sehingga kenaikannya melampaui 100 persen.
"Kalau kenaikan harga BMM 20 persen, inflasi pasti naik sedikit 1 persen. Itu OK saja selama rakyat ada uang untuk membeli," katanya.
Pengaruh kenaikan harga minyak bumi, lanjut Sofyan, telah mempengaruhiIndustri Kecil Menengah (IKM) yang mulai mengurangi produksi dan merumahkan tenaga kerjanya.
"Kalau produksi tidak ada yang beli kita harus turunkan kapasitas produksi dan mungkin harus merumahkan sebagian pekerja, pengusaha kecil dan menengah sudah lakukan itu,"jelasnya.
Sofyan memperkirakan pengurangan produksi industri besar akan terjadi akhir tahun. "Saya dengar ada negosiasi pengurangan permintaan dan penurunan harga Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dari AS. Kapasitas produksinya pun sudah turun kira-kira 10 persen," ujarnya.
Pengaruh kenaikan harga BBM, lanjut dia, juga akan mempengaruhi perbankan akibat ketidakmampuan industri membayar pinjaman.
"Kita harus bicara dengan bank untuk restruktur kredit karena tidak bisa bayar bunga bank. Bank harus siap-siap nanti terjadi banyak Non Performing Loan," katanya. (*)
Rizal Ramli: Fokus ke Sektor Riil Daripada "Buy Back"
Pemerintah sebaiknya fokus menggerakan sektor riil dari pada mengeluarkan dana Rp4 triliun untuk melakukan "buy back" saham BUMN, kata Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli di Jakarta, Senin.
"Bagusnya uang dipakai untuk sektor riil saja dapat bergerak, tingkatkan kapasitas industri, dukung Industri Kecil Menengah (IKM) itu baru pro rakyat," katanya.
Dia mengatakan upaya "buy back" yang dilakukan pemerintah bukan lah hal yang bagus. Karena saat ini yang bermain di bursa saham 60 persen merupakan pemain asing, hanya 40 persen saja pemain lokal.
Menurut dia, saat ini ada 200.000 pemain lokal yang bermain di bursa saham, 50 persen tidak mempunyai uang hanya dipinjam namanya. Hanya sekitar 30.000 pemain saham lokal yang mempunyai uang, karena itu upaya "buy back" hanya menguntungkan pemain bursa asing.
"Saat untung mereka (pemain saham) diam, tapi saat buruk mereka menuntut campur tangan pemerintah. Saat untung jadi hak privat, saat rugi urusan pemerintah," ujar dia.
Lebih lanjut, Mantan Menko Perekonomian ini menjelaskan bahwa paradigma pemerintah yang menggunakan sistem neo liberal membuat spekulan-spekulan semakin banyak masuk sehingga aliran "uang panas" semakin besar.
Dia mengatakan Amerika Serikat memang awalnya menggunakan sistem kapitalisme produktif sehingga masih ada hasil nyatanya, tetapi kelemahannya sistem ini tidak dapat mengatasi ketidakadilan.
Namun, dia menambahkan, dalam 20 tahun terakhir sistem yang digunakan Amerika Serikat berubah menjadi kapitalisme spekulatif.
"Terbukti ada sektor keuangan yang hanya dagang kertas tapi tidak ada riil barang dan jasanya," ujar dia.(*)
"Bagusnya uang dipakai untuk sektor riil saja dapat bergerak, tingkatkan kapasitas industri, dukung Industri Kecil Menengah (IKM) itu baru pro rakyat," katanya.
Dia mengatakan upaya "buy back" yang dilakukan pemerintah bukan lah hal yang bagus. Karena saat ini yang bermain di bursa saham 60 persen merupakan pemain asing, hanya 40 persen saja pemain lokal.
Menurut dia, saat ini ada 200.000 pemain lokal yang bermain di bursa saham, 50 persen tidak mempunyai uang hanya dipinjam namanya. Hanya sekitar 30.000 pemain saham lokal yang mempunyai uang, karena itu upaya "buy back" hanya menguntungkan pemain bursa asing.
"Saat untung mereka (pemain saham) diam, tapi saat buruk mereka menuntut campur tangan pemerintah. Saat untung jadi hak privat, saat rugi urusan pemerintah," ujar dia.
Lebih lanjut, Mantan Menko Perekonomian ini menjelaskan bahwa paradigma pemerintah yang menggunakan sistem neo liberal membuat spekulan-spekulan semakin banyak masuk sehingga aliran "uang panas" semakin besar.
Dia mengatakan Amerika Serikat memang awalnya menggunakan sistem kapitalisme produktif sehingga masih ada hasil nyatanya, tetapi kelemahannya sistem ini tidak dapat mengatasi ketidakadilan.
Namun, dia menambahkan, dalam 20 tahun terakhir sistem yang digunakan Amerika Serikat berubah menjadi kapitalisme spekulatif.
"Terbukti ada sektor keuangan yang hanya dagang kertas tapi tidak ada riil barang dan jasanya," ujar dia.(*)
Utilisasi Industri Tahu Tempe Anjlok
Pemanfaatan kapasitas (utilisasi) industri tahu tempe anjlok sekitar 60-65 persen dalam 6-7 bulan terakhir menyusul naiknya harga kacang kedelai di pasar internasional yang berdampak pada naiknya harga kedelai di dalam negeri.
"Tingkat utilisasi usaha tahu tempe pada 2007 mengalami penurunan yaitu antara 60-65 persen pada 2007 akibat terhentinya produksi dan pengurangan volume produksi yang sifatnya sementara," kata Menperin Fahmi Idris pada Raker Gabungan dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Selasa.
Hadir dalam raker tersebut adalah Mendag Mari E Pangestu, Mentan Anton Apriyantono, Meneg Koperasi dan UKM Suryadharma Ali, Dirut Perum Bulog Mustafa Abubakar, dan sejumlah asosiasi industri tempe dan tahu.
Fahmi menjelaskan, dalam tiga tahun terakhir sebenarnya terjadi pertumbuhan jumlah usaha industri tahu tempe yang banyak digeluti Industri Kecil Menengah (IKM) sebesar rata-rata 0,5 persen per tahun, dengan tingkat utilisasi sebesar 80-85 persen.
Pada 2004 jumlah IKM tahu tempe mencapai sekitar 84,1 ribu unit usaha dengan produksi sebesar 2,39 juta ton, dan naik menjadi 84,5 ribu unit usaha pada 2005 dengan produksi sekitar 2,56 juta ton.
Pertumbuhan masih terjadi pada 2006 dengan jumlah unit usaha mencapai 84,9 ribu unit usaha dan produksi mencapai 2,67 juta ton. Namun pada 2007 jumlah unit usaha mengalami stagnasi, dengan jumlah produksi turun menjadi 2,17 juta ton.
"Dari kondisi tersebut jelas bahwa naiknya harga kedelai yang mencapai Rp7.000 - Rp8.000 per kilogram menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi perkembangan IKM tahu tempe," ujarnya.
Kenaikan harga kedelai, lanjut dia, memicu kenaikan modal kerja, berkurang pendapatan bagi perajin maupun pekerja, serta berkurangnya tenaga kerja di IKM tempe. Kebutuhan kedelai IKM tempe dan tahu sendiri mencapai sekitar 1,16 juta ton per tahun.
Sementara itu, kinerja industri berbasis kacang kedelai lainnya seperti kecap nampaknya tidak terganggu kenaikan harga bahan baku tersebut. Berdasarkan data Depperin ada tiga industri besar kecap yaitu Heinz ABC, Indofood, dan Unilever (Kecap Bango) yang tidak terpengaruh.
Pada 2005 produksi ketiga produsen kecap terbesar tersebut mencapai 117.311 ton dan naik menjadi 117.605 ton pada 2006, serta tetap tumbuh pada 2007 menjadi 117.900 ton. Ketiga industri besar tersebut membutuhkan kedelai sekitar 15.751 ton.
Lebih jauh Fahmi untuk melindung IKM tempe dan tahu, pemerintah memasukkan industri tersebut sebagai bidang usaha tertutup bagi penanaman modal kecuali dilakukan pola kemitraan. (*)
"Tingkat utilisasi usaha tahu tempe pada 2007 mengalami penurunan yaitu antara 60-65 persen pada 2007 akibat terhentinya produksi dan pengurangan volume produksi yang sifatnya sementara," kata Menperin Fahmi Idris pada Raker Gabungan dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Selasa.
Hadir dalam raker tersebut adalah Mendag Mari E Pangestu, Mentan Anton Apriyantono, Meneg Koperasi dan UKM Suryadharma Ali, Dirut Perum Bulog Mustafa Abubakar, dan sejumlah asosiasi industri tempe dan tahu.
Fahmi menjelaskan, dalam tiga tahun terakhir sebenarnya terjadi pertumbuhan jumlah usaha industri tahu tempe yang banyak digeluti Industri Kecil Menengah (IKM) sebesar rata-rata 0,5 persen per tahun, dengan tingkat utilisasi sebesar 80-85 persen.
Pada 2004 jumlah IKM tahu tempe mencapai sekitar 84,1 ribu unit usaha dengan produksi sebesar 2,39 juta ton, dan naik menjadi 84,5 ribu unit usaha pada 2005 dengan produksi sekitar 2,56 juta ton.
Pertumbuhan masih terjadi pada 2006 dengan jumlah unit usaha mencapai 84,9 ribu unit usaha dan produksi mencapai 2,67 juta ton. Namun pada 2007 jumlah unit usaha mengalami stagnasi, dengan jumlah produksi turun menjadi 2,17 juta ton.
"Dari kondisi tersebut jelas bahwa naiknya harga kedelai yang mencapai Rp7.000 - Rp8.000 per kilogram menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi perkembangan IKM tahu tempe," ujarnya.
Kenaikan harga kedelai, lanjut dia, memicu kenaikan modal kerja, berkurang pendapatan bagi perajin maupun pekerja, serta berkurangnya tenaga kerja di IKM tempe. Kebutuhan kedelai IKM tempe dan tahu sendiri mencapai sekitar 1,16 juta ton per tahun.
Sementara itu, kinerja industri berbasis kacang kedelai lainnya seperti kecap nampaknya tidak terganggu kenaikan harga bahan baku tersebut. Berdasarkan data Depperin ada tiga industri besar kecap yaitu Heinz ABC, Indofood, dan Unilever (Kecap Bango) yang tidak terpengaruh.
Pada 2005 produksi ketiga produsen kecap terbesar tersebut mencapai 117.311 ton dan naik menjadi 117.605 ton pada 2006, serta tetap tumbuh pada 2007 menjadi 117.900 ton. Ketiga industri besar tersebut membutuhkan kedelai sekitar 15.751 ton.
Lebih jauh Fahmi untuk melindung IKM tempe dan tahu, pemerintah memasukkan industri tersebut sebagai bidang usaha tertutup bagi penanaman modal kecuali dilakukan pola kemitraan. (*)
Harga Produk Makanan Diprediksi Naik Februari
Harga produk makanan diprediksi naik 5-10 persen pada awal Februari 2008, sebagai dampak naiknya harga bahan kebutuhan pokok, seperti telur ayam broiler, minyak goreng, beras, tepung terigu serta kacang kedelai.
Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) Jawa Timur, Yapto Willy Sinatra SH di Surabaya, Kamis, menyatakan, selama lima bulan terakhir, industri di Indonesia khususnya Jatim menanggung beban berat akibat naiknya upah tenaga kerja 15 persen, BBM industri antara 10-15 persen, PLN dan gas 10 persen, minyak goreng 15 persen dan tepung terigu serta kacang kedelai hampir 100 persen.
Dengan kondisi tersebut, kebanyakan industri rumah tangga, UKM, dan Industri Kecil Menengah (IKM) siap gulung tikar. Tetapi bagi industi besar akan tetap bertahan hingga kondisi harga bahan pokok di pasar stabil.
Pengusaha industri makanan yang berskala UKM dan "home" industri jika ingin tetap eksis, proses produksi tetap jalan, dan pekerja tidak di Putus Hubungan Kerja (PHK), maka harga makanan dan minuman (mamin) harus disesuaikan minimal 5-10 persen.
"Idealnya, penyesuaian/kenaikannya 20 persen. Tapi jika ini diterapkan, daya beli masyarakat akan menurun," katanya menegaskan.
Menurut dia, kenaikan harga mamin 10 persen bagi pengusaha sebenarnya tidak untung dan tidak rugi, artinya pengusaha hanya menjaga agar kelangsungan usaha tetap bertahan dan menghindari adanya PHK massal. Untuk bisa bertahan, pengusaha menyiasati dengan melakukan pengurangan ukuran dan volume produk serta tidak menaikan harga.
Ia mencontohkan tahu, sebelum kedelai naik ukuran tahu panjang 10 cm tebal lima cm, kini setelah kedelai naik ukurannya menjadi tujuh cm dan tebal tiga cm, namun harganya tetap.
Dengan naiknya kedelai dan tepung terigu, pemerintah cepat mengambil keputusan dengan menghapus bea masuk impor kedelai dari 10 menjadi nol persen, sedang bea masuk impor tepung terigu dari lima menjadi nol persen.
Tindakan pemerintah tersebut, disambut baik pengusaha mamin di Jatim. Karena dengan dihapusnya bea masuk impor diharapkan para pelaku pasar bisa membantu pemerintah ikut menjaga kestabilan harga kedelai dan tepung terigu di dalam negeri, katanya menambahkan.
Sedangkan untuk industri minuman sedikit bisa bertahan, meski omzet penjualannya menurun 30 persen. Turunnya omzet bukan karena harganya naik melainkan faktor cuaca, karena pada musim hujan permintaan pasar menurun.
Berikut data harga bahan pokok industri makanan dan minuman dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim dan pantauan di Pasar Wonokromo DTC, Pasar Genteng dan Pasar Tambakrejo Surabaya, Kamis 24 Januari 2008.
Beras medium IR 64 Rp5.200-5.500/kg, jagung pipilan Rp3.500/kg, gula pasir Rp6.000/kg, tepung terigu segitiga biru Rp7.200-7.500/kg, kacang kedelai Rp7.500/kg, kacang tanah Rp12.500/kg, kacang hijau Rp7.500/kg, minyak goreng curah Rp10.500/kg dan telur ayam broiler Rp10.000/kg.(*)
Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) Jawa Timur, Yapto Willy Sinatra SH di Surabaya, Kamis, menyatakan, selama lima bulan terakhir, industri di Indonesia khususnya Jatim menanggung beban berat akibat naiknya upah tenaga kerja 15 persen, BBM industri antara 10-15 persen, PLN dan gas 10 persen, minyak goreng 15 persen dan tepung terigu serta kacang kedelai hampir 100 persen.
Dengan kondisi tersebut, kebanyakan industri rumah tangga, UKM, dan Industri Kecil Menengah (IKM) siap gulung tikar. Tetapi bagi industi besar akan tetap bertahan hingga kondisi harga bahan pokok di pasar stabil.
Pengusaha industri makanan yang berskala UKM dan "home" industri jika ingin tetap eksis, proses produksi tetap jalan, dan pekerja tidak di Putus Hubungan Kerja (PHK), maka harga makanan dan minuman (mamin) harus disesuaikan minimal 5-10 persen.
"Idealnya, penyesuaian/kenaikannya 20 persen. Tapi jika ini diterapkan, daya beli masyarakat akan menurun," katanya menegaskan.
Menurut dia, kenaikan harga mamin 10 persen bagi pengusaha sebenarnya tidak untung dan tidak rugi, artinya pengusaha hanya menjaga agar kelangsungan usaha tetap bertahan dan menghindari adanya PHK massal. Untuk bisa bertahan, pengusaha menyiasati dengan melakukan pengurangan ukuran dan volume produk serta tidak menaikan harga.
Ia mencontohkan tahu, sebelum kedelai naik ukuran tahu panjang 10 cm tebal lima cm, kini setelah kedelai naik ukurannya menjadi tujuh cm dan tebal tiga cm, namun harganya tetap.
Dengan naiknya kedelai dan tepung terigu, pemerintah cepat mengambil keputusan dengan menghapus bea masuk impor kedelai dari 10 menjadi nol persen, sedang bea masuk impor tepung terigu dari lima menjadi nol persen.
Tindakan pemerintah tersebut, disambut baik pengusaha mamin di Jatim. Karena dengan dihapusnya bea masuk impor diharapkan para pelaku pasar bisa membantu pemerintah ikut menjaga kestabilan harga kedelai dan tepung terigu di dalam negeri, katanya menambahkan.
Sedangkan untuk industri minuman sedikit bisa bertahan, meski omzet penjualannya menurun 30 persen. Turunnya omzet bukan karena harganya naik melainkan faktor cuaca, karena pada musim hujan permintaan pasar menurun.
Berikut data harga bahan pokok industri makanan dan minuman dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim dan pantauan di Pasar Wonokromo DTC, Pasar Genteng dan Pasar Tambakrejo Surabaya, Kamis 24 Januari 2008.
Beras medium IR 64 Rp5.200-5.500/kg, jagung pipilan Rp3.500/kg, gula pasir Rp6.000/kg, tepung terigu segitiga biru Rp7.200-7.500/kg, kacang kedelai Rp7.500/kg, kacang tanah Rp12.500/kg, kacang hijau Rp7.500/kg, minyak goreng curah Rp10.500/kg dan telur ayam broiler Rp10.000/kg.(*)
Pergantian Pemimpin ASEAN Hambat Integrasi Ekonomi
Mantan Menteri Perdagangan Thailand, Narongchai Akrasanee, memperkirakan pergantian pemimpin negara di kawasan Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dapat menghambat pencapaian integrasi ekonomi regional (ASEAN Economic Community/AEC) yang ditargetkan tercapai pada 2015.
"Agar integrasi ekonomi ASEAN sukses dan tepat waktu tercapai pada 2015, maka perlu kepemimpinan yang kuat dan stabil di ASEAN," katanya di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu.
Ia menyebutkan, peralihan rejim yang terjadi di Indonesia pada 1998, Malaysia yang mengalami transisi dari kepemimpinan Mahathir, serta perubahan kepemimpinan di Thailand sendiri.
"Dengan adanya perubahan situasi politik itu, akan sulit bagi kita untuk mengharapkan AEC tercapai pada 2015," ujarnya.
Menurut Aksaranee, dalam implementasi kesepakatan perdagangan bebas, setiap pemerintah perlu memiliki kebijakan yang membantu dan memfasilitasi Industri Kecil Menengah (IKM) untuk bisa tetap bersaing.
"Ini tidak bisa diabaikan terutama karena kita makin berkompetisi di bidang kreatif," ujarnya.
Ia menilai AEC bukan hanya sebagai solusi bagi persaingan global namun juga masalah terutama dalam mencapai tujuan kesejahteraan bersama.
"Kita bisa tidak terlalu diuntungkan dalam proses regionalisasi ini. Misalnya soal liberalisasi jasa, itu sangat sulit untuk diterapkan, juga soal investasi dan penyediaan jasa," katanya menambahkan. (*)
"Agar integrasi ekonomi ASEAN sukses dan tepat waktu tercapai pada 2015, maka perlu kepemimpinan yang kuat dan stabil di ASEAN," katanya di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu.
Ia menyebutkan, peralihan rejim yang terjadi di Indonesia pada 1998, Malaysia yang mengalami transisi dari kepemimpinan Mahathir, serta perubahan kepemimpinan di Thailand sendiri.
"Dengan adanya perubahan situasi politik itu, akan sulit bagi kita untuk mengharapkan AEC tercapai pada 2015," ujarnya.
Menurut Aksaranee, dalam implementasi kesepakatan perdagangan bebas, setiap pemerintah perlu memiliki kebijakan yang membantu dan memfasilitasi Industri Kecil Menengah (IKM) untuk bisa tetap bersaing.
"Ini tidak bisa diabaikan terutama karena kita makin berkompetisi di bidang kreatif," ujarnya.
Ia menilai AEC bukan hanya sebagai solusi bagi persaingan global namun juga masalah terutama dalam mencapai tujuan kesejahteraan bersama.
"Kita bisa tidak terlalu diuntungkan dalam proses regionalisasi ini. Misalnya soal liberalisasi jasa, itu sangat sulit untuk diterapkan, juga soal investasi dan penyediaan jasa," katanya menambahkan. (*)
Langganan:
Postingan (Atom)