Dunia Usaha Tunggu Pemerintah Manfaatkan FTA RI-Jepang

Kalangan dunia usaha menantikan langkah cepat pemerintah memanfaatkan kerangka Kerjasama Ekonomi Indonesia-Jepang (IJEPA) guna mendorong kinerja dunia usaha dan meningkatkan ketrampilan sumber daya manusia (SDM).

Dalam diskusi dengan sejumlah asosiasi dan Kadin Indonesia, di Jakarta, Rabu, Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Gunadi Sindhuwinata mengatakan, pemerintah harus mengambil langkah cepat memperbaiki berbagai masalah internal untuk mendapatkan manfaat besar dari IJEPA bagi perekonomian nasional.

"Dalam IJEPA, sekitar 75 persen adalah pekerjaan pemerintah," ujar Gunadi yang juga Presdir Grup Indomobil itu.

Ia mengatakan, sejauh ini pasar Indonesia yang besar belum mampu menarik secara optimal investasi perusahaan Jepang dibandingkan dengan negara lain seperti Thailand, karena masalah kelangkaan infrastruktur baik secara fisik maupun non-fisik.

Ia mencontohkan di sektor otomotif, jumlah perusahaan Jepang yang menanamkan modal di Thailand mencapai sekitar 1.000 perusahaan, sedangkan di Indonesia hanya sekitar 236 perusahaan.

"Pemerintah harus menyelesaikan PR (pekerjaan rumah) nya dengan segera, seperti membangun infrastruktur, serius menegakkan hukum, harmonisasi tarif, dan lain-lain, agar kita bisa memiliki posisi tawar yang baik untuk meminta kerjasama dalam kerangka IJEPA," katanya.

Ia menyebutkan sampai saat ini masih terjadi disharmonisasi tarif, terutama di sektor komponen. Menurut dia, tarif bea masuk (BM) impor komponen jadi lebih rendah dibandingkan setengah jadi ataupun bahan baku, sehingga orang enggan membangun pabrik di Indonesia, karena impor barang jadi lebih murah.

Gunadi yang juga menjadi salah satu Ketua Komite Kadin Indonesia mengharapkan pemerintah juga fokus pada pengembangan kerja sama membangun kemitraan untuk mengembangkan SDM yang trampil untuk mendukung pengembangan industri nasional.

Terkait dengan hal itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri, Teknologi, dan Kelautan, Rachmat Gobel mengatakan, pemerintah bisa memanfaatkan perusahaan patungan Indonesia-Jepang untuk mendorong kemitraan dengan industri kecil menengah (IKM) guna meningkatkan kapasitas perusahaan dan SDM di Indonesia.

"Pemerintah perlu membuat strategi membangun kemitraan perusahaan besar dengan IKM sehingga produk berteknologi rendah segera dialihkan ke IKM, sedangkan perusahaan besar didorong mengembangkan produk dengan teknologi terbaru sesuai tren pasar global," ujarnya.

Untuk itu, kata Rachmat yang juga Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang (PPIJ), pemerintah perlu memberikan insentif baik berupa pajak penghasilan (PPh) badan agar perusahaan besar mau melakukan alih teknologi dan kemitraan dengan IKM, sekaligus melatih SDM lebih trampil lagi.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Industri Mold & Dies Indonesia (IMDIA) Heru Santoso menambahkan, tanpa insentif kemitraan yang menarik perusahaan besar sulit melakukan kerjasama dengan IKM dan membangun SDM agar lebih trampil dan siap pakai mendukung pengembangan industri nasional.

"Sistem Bapak Angkat dalam pengembangan industri harus dihidupkan lagi agar infrastruktur pengembangan industri seperti SDM yang trampil dan pembangunan infrastruktur fisik lainnya bisa terselesaikan," katanya. (*)